MODUL HUKUM DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mata Kuliah: Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi
Kode MK: INF2505
SKS: 2 (Teori)
Semester: 2
Program Studi: Informatika
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dosen Pengampu: Mohammad Reza Maulana, M.Kom
NIP: 199110082025051002

Pertemuan: 5 dari 16
Durasi: 100 menit (2 × 50 menit)

Panduan Penggunaan Modul

Modul ini mencakup Pertemuan 5 (Transaksi Elektronik, E-Commerce & Perlindungan Konsumen Digital). Pertemuan ini menyelesaikan triptik UU ITE (bersama P3 dan P4), membahas bagaimana kontrak dan transaksi elektronik bekerja di dunia nyata e-commerce, serta siapa yang bertanggung jawab jika ada sengketa.

JEMBATAN DARI PERTEMUAN 3 & 4

Pertemuan 3 dan 4 membangun dua fondasi yang kini menjadi prasyarat langsung untuk modul ini:

PERTEMUAN 3                      PERTEMUAN 4
"Dokumen & kontrak               "Pasal-pasal pidana UU ITE:
elektronik sah secara            larangan konten & kejahatan
hukum (Pasal 5 UU ITE);         sistem — termasuk larangan
PSE wajib terdaftar"             mengubah data orang lain
                                  (Pasal 32)"
        │                                │
        └──────────────┬─────────────────┘
                       ▼
        ┌──────────────────────────────────────┐
        │       PERTEMUAN 5 & 6               │
        │                                      │
        │  P5: "Bagaimana kontrak & transaksi  │
        │  elektronik itu bekerja di dunia     │
        │  nyata e-commerce? Siapa bertanggung │
        │  jawab jika ada sengketa?"           │
        │                                      │
        │  P6: "Semua transaksi itu            │
        │  menghasilkan DATA PRIBADI.          │
        │  Bagaimana hukum melindunginya?"     │
        └──────────────────────────────────────┘

Pertanyaan jembatan dari P4: Di Pertemuan 4, kita melihat Pasal 32 UU ITE melarang pengubahan data elektronik orang lain. Namun bagaimana jika data itu bocor bukan karena serangan luar, melainkan karena kelalaian pengendali data sendiri? Pasal 32 tidak menjawab ini. Itulah mengapa UU PDP lahir — dan mengapa P6 menjadi salah satu materi terpenting dalam kursus ini.

Capaian Pembelajaran

Sub-CPMK yang Dituju

Hubungan dengan CPMK Induk

Peta Kompetensi Modul 5–6

[CPMK03.2] ──────────── [CPMK02.1]
    │                      │
    ▼                      ▼
[Sub-CPMK03.2.3]        [Sub-CPMK02.1.1]
Pertemuan 5           Pertemuan 6
    │                      │
    ├── Kerangka hukum      ├── Latar belakang & sejarah UU PDP
    │   e-commerce          ├── Definisi & kategorisasi data pribadi
    │   (5 regulasi)        ├── Prinsip-prinsip pemrosesan data
    ├── Sahnya kontrak      ├── 9 hak subjek data
    │   elektronik          ├── Kewajiban pengendali & pemroses
    ├── Kewajiban PSE       ├── Dasar hukum pemrosesan yang sah
    │   dalam transaksi     ├── Sanksi administratif & pidana
    ├── Hak konsumen        └── Perbandingan mendalam GDPR vs UU PDP
    │   digital & dark
    │   patterns            [Sub-CPMK02.1.2] → Pertemuan 7
    └── ODR: alur           (Privasi digital & kasus kebocoran data)
        penyelesaian
        sengketa

PERTEMUAN 5

Transaksi Elektronik, E-Commerce & Perlindungan Konsumen Digital

Bobot: 7% dari Nilai Akhir Waktu Tatap Muka: 2 × 50 menit (100 menit)

BAGIAN 5.1 — Ekosistem Regulasi E-Commerce Indonesia

Mengapa E-Commerce Membutuhkan Lebih dari Satu Regulasi?

E-commerce bukan hanya "jual-beli lewat internet". Setiap transaksi e-commerce melibatkan setidaknya enam dimensi hukum yang berbeda:

TRANSAKSI E-COMMERCE
        │
        ├── (1) Keabsahan kontrak elektronik → UU ITE Bab V
        ├── (2) Infrastruktur sistem elektronik → PP PSTE No. 71/2019
        ├── (3) Kategori "perdagangan" → UU Perdagangan No. 7/2014
        ├── (4) Hak & kewajiban konsumen → UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999
        ├── (5) Perizinan & pengawasan → Permendag No. 31/2023
        └── (6) Perlindungan data pembeli → UU PDP No. 27/2022 ← (Pertemuan 6)

Tidak ada satu pun regulasi yang bisa mengatur e-commerce secara tunggal. Inilah mengapa seorang pengembang atau pelaku usaha digital harus memahami ekosistem regulasi, bukan hanya satu undang-undang.

Lima Regulasi Utama E-Commerce dan Posisinya

1. UU ITE No. 1/2024 — Bab V: Transaksi Elektronik

Fondasi utama legalitas kontrak dan transaksi digital.

Bab V UU ITE (Pasal 17–22) mengatur:

• Pasal 17: Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik maupun privat, dan para pihak wajib beriktikad baik.
• Pasal 18: Kontrak elektronik mengikat para pihak. Pilihan hukum berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
• Pasal 20: Transaksi elektronik terjadi saat penawaran yang dikirimkan pengirim telah diterima dan disetujui penerima.
• Pasal 21: Para pihak bertanggung jawab atas setiap akibat hukum yang timbul dari transaksi elektronik yang dilakukan.

Prinsip iktikad baik (good faith) dalam Pasal 17 adalah prinsip hukum perdata universal — kedua pihak wajib berlaku jujur dan tidak saling merugikan. Ini menjadi dasar gugatan perdata jika salah satu pihak berlaku curang.

2. PP PSTE No. 71/2019 — Kerangka Teknis Sistem Elektronik

Mengatur bagaimana sistem yang memfasilitasi transaksi harus dibangun dan dioperasikan.

Ketentuan PP PSTE yang paling relevan untuk e-commerce:

3. UU Perdagangan No. 7/2014

Menempatkan e-commerce dalam kerangka hukum perdagangan nasional.

• Pasal 65: Pedagang yang menawarkan barang/jasa melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar terkait syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
• Pasal 66: Konsumen berhak mendapatkan ganti rugi jika barang/jasa tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam transaksi elektronik.
• Pasal 67: Penyelesaian sengketa PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dapat dilakukan melalui pengadilan atau mekanisme ODR sesuai ketentuan.

4. UU Perlindungan Konsumen No. 8/1999

Payung perlindungan konsumen yang berlaku untuk semua jenis transaksi, termasuk yang dilakukan secara elektronik.

UU ini tetap relevan meski usianya sudah 25 tahun karena ia mengatur hak-hak dasar konsumen yang bersifat universal. Kunci pasal-pasalnya:

5. Permendag No. 31/2023 — PMSE

Regulasi teknis terbaru yang secara spesifik mengatur platform perdagangan online.

Permendag No. 31/2023 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah regulasi e-commerce paling baru dan paling spesifik. Beberapa ketentuan pentingnya:

• Kewajiban pendaftaran bagi pedagang yang berjualan melalui platform digital dengan omset atau jumlah transaksi tertentu.
• Larangan social commerce sebagai media transaksi langsung (produk tidak boleh langsung ditransaksikan di media sosial seperti Instagram atau TikTok — menjadi konteks larangan TikTok Shop yang sempat ramai pada 2023).
• Kewajiban informasi produk impor: produk impor yang dijual secara online harus mencantumkan informasi asal negara, standar SNI (jika wajib), dan keterangan importir.
• Pengawasan dan sanksi: Kemendag berwenang melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi administratif berupa penutupan toko digital.

BAGIAN 5.2 — Sahnya Kontrak Elektronik: Antara KUHPerdata dan UU ITE

Dua Landasan Keabsahan Kontrak

Keabsahan kontrak elektronik bersandar pada dua sumber hukum yang harus dipenuhi secara bersamaan:

KEABSAHAN KONTRAK ELEKTRONIK
            │
    ┌───────┴────────┐
    │                │
    ▼                ▼
KUHPerdata        UU ITE
Pasal 1320        Pasal 5, 11, 18

Syarat umum       Syarat khusus
kontrak:          kontrak elektronik:
1. Sepakat        - Menggunakan sistem
2. Cakap          elektronik yang andal
3. Hal tertentu   - TTE memenuhi
4. Sebab halal    syarat Pasal 11

Empat Syarat Sah Kontrak (KUHPerdata Pasal 1320) dalam Konteks Digital

Syarat 1: Kesepakatan (Consensus)

Dalam e-commerce, kesepakatan diwujudkan melalui berbagai mekanisme:

Isu dark pattern dalam konteks kesepakatan: Jika tombol "Setuju" didesain sedemikian rupa sehingga pengguna tidak sadar menyetujui sesuatu (misalnya, tombol "Setuju" sangat besar dan berwarna mencolok sementara tombol "Tolak" tersembunyi dan kecil), maka kesepakatan yang dihasilkan dapat dianggap tidak sah karena diperoleh melalui penyesatan.

Syarat 2: Kecakapan Bertindak (Bekwaamheid)

Berdasarkan KUHPerdata, seseorang dianggap cakap bertindak hukum jika:

• Berusia minimal 21 tahun (standar KUHPerdata), atau
• Telah menikah (meski belum 21 tahun), atau
• Berusia 18 tahun (diakui beberapa undang-undang khusus, termasuk UU Perlindungan Anak).

Implikasi kritis bagi pengembang:

Kecakapan Bertindak Hukum dalam E-Commerce
                │
   ┌────────────┼────────────┐
   │            │            │
   ▼            ▼            ▼
USIA         STATUS       KONDISI
PENGGUNA     PERKAWINAN   MENTAL
   │
   ├── < 18 tahun: TIDAK CAKAP
   │   → Orang tua/wali yang bertanggung jawab
   │   → Platform wajib verifikasi usia (untuk
   │     konten dewasa, judi, transaksi besar)
   │
   └── ≥ 18 tahun: DIANGGAP CAKAP
       → Kontrak mengikat secara hukum

Platform yang tidak melakukan verifikasi usia untuk layanan yang berpotensi merugikan pengguna di bawah umur dapat terkena gugatan atau sanksi regulasi.

Syarat 3: Hal Tertentu (Bepaald Onderwerp)

Objek kontrak harus:

• Jelas dan dapat diidentifikasi (nama produk, spesifikasi, kuantitas).
• Bukan barang/jasa yang dilarang oleh hukum.
• Dideskripsikan cukup spesifik sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

Masalah yang sering terjadi: Foto produk yang menyesatkan, deskripsi yang tidak sesuai produk asli — ini bukan hanya masalah etika bisnis, tetapi berpotensi membuat kontrak cacat secara hukum karena objek tidak sesuai dengan yang disepakati.

Syarat 4: Sebab yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Kontrak tidak sah jika objeknya:

• Bertentangan dengan undang-undang (misalnya: jual-beli narkotika online).
• Bertentangan dengan kesusilaan (misalnya: jual-beli konten pornografi tanpa izin).
• Bertentangan dengan ketertiban umum.

Contoh kasus: Marketplace yang memungkinkan penjualan "jasa penghackan akun" atau "jasa membuat ulasan palsu" — kontraknya tidak sah sejak awal karena sebabnya bertentangan dengan hukum (UU ITE Pasal 30 dan Pasal 28 ayat 1).

Waktu dan Tempat Terjadinya Kontrak Elektronik

Ini adalah aspek teknis-hukum yang krusial namun sering diabaikan:

Pasal 20 UU ITE: Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima.

Implikasi:

• Jika pengguna klik "Beli" tetapi server down dan notifikasi tidak diterima platform → kontrak belum terjadi.
• Jika pengguna klik "Beli" dan menerima email konfirmasi dari platform → kontrak sudah terjadi, bahkan jika penjual belum konfirmasi.
• Jika penjual menarik produk setelah pengguna klik "Beli" dan konfirmasi sudah dikirim → penjual berpotensi melanggar kontrak.

BAGIAN 5.3 — Kewajiban PSE dalam Transaksi Elektronik

Dari "Platform sebagai Perantara" ke "Platform sebagai Pihak Bertanggung Jawab"

Salah satu perdebatan hukum terpenting dalam e-commerce adalah: seberapa jauh tanggung jawab platform marketplace atas transaksi yang terjadi di dalamnya?

Ada dua pandangan ekstrem:

PANDANGAN 1:                      PANDANGAN 2:
Platform = Sekadar Perantara      Platform = Pihak yang Bertanggung Jawab

"Tokopedia hanya menyediakan      "Tokopedia harus memastikan semua
ruang bagi penjual. Jika barang   penjual yang beroperasi di platformnya
rusak, tanggung jawab ada         adalah pedagang yang sah dan
pada penjual, bukan Tokopedia."   produknya memenuhi standar."

         ↕ Realita hukum Indonesia berada di tengah:
Tanggung jawab platform bergantung pada:
(a) Seberapa jauh platform terlibat dalam transaksi
(b) Apakah platform menyediakan layanan escrow/rekening bersama
(c) Apakah platform mengetahui atau seharusnya mengetahui masalah produk

Tabel Kewajiban PSE dalam Transaksi (Dasar Hukum Komprehensif)

BAGIAN 5.4 — Perlindungan Konsumen Digital: Hak, Larangan, dan Dark Patterns

Sembilan Hak Konsumen Digital (UU PK Pasal 4)

Hak-hak konsumen yang diatur UU No. 8/1999 berlaku penuh di konteks digital:

Dark Patterns: Ketika Desain Menjadi Senjata Melawan Konsumen

Dark patterns adalah teknik desain antarmuka yang digunakan untuk menipu atau memanipulasi pengguna agar melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak mereka inginkan. Ini adalah salah satu isu paling kontemporer di persimpangan antara hukum konsumen, etika desain, dan regulasi digital.

Relevansi untuk pengembang sistem: Membangun dark pattern adalah pelanggaran etika profesional (relevan untuk Pertemuan 15) sekaligus potensi pelanggaran hukum konsumen. Beberapa negara sudah secara eksplisit melarang dark patterns dalam regulasi e-commerce mereka.

Taksonomi Dark Patterns yang Paling Berbahaya

1. Confirmshaming (Mempermalukan Penolakan)

Memanipulasi emosi pengguna saat menolak tawaran:

• "Ya, saya ingin diskon 50%" vs. "Tidak, saya lebih suka membayar lebih mahal"
• Bukan pelanggaran langsung, tetapi manipulatif secara psikologis.

2. Hidden Subscription (Langganan Tersembunyi)

Menambahkan biaya langganan berulang tanpa penjelasan yang jelas saat checkout.

• Potensi pelanggaran: UU PK Pasal 10 (penipuan dalam penawaran) + UU ITE Pasal 28 ayat (1) (informasi bohong yang merugikan konsumen).

3. Sneak into Basket (Menyelipkan ke Keranjang)

Menambahkan produk/layanan tambahan secara otomatis ke keranjang belanja pengguna tanpa persetujuan eksplisit — misalnya: asuransi pengiriman, proteksi garansi, atau produk lain yang harus di-uncheck secara aktif.

• Potensi pelanggaran: UU PK Pasal 7 (kewajiban memberikan informasi jelas) + Syarat kesepakatan kontrak (KUHPerdata 1320) yang tidak terpenuhi karena tidak ada persetujuan aktif.

4. Misdirection (Pengalihan Perhatian)

Menggunakan desain visual untuk mengalihkan perhatian dari pilihan yang sebenarnya menguntungkan pengguna, misalnya:

• Tombol "Beli" berwarna cerah dan besar; tombol "Simpan untuk Nanti" berwarna abu-abu dan kecil.
• Pop-up countdown timer palsu ("Stok tinggal 3! Penawaran berakhir dalam 00:05:00") padahal tidak ada urgensi nyata.

5. Roach Motel (Mudah Masuk, Sulit Keluar)

Mudah untuk berlangganan, sangat sulit untuk berhenti berlangganan:

• Daftar langganan: 1 klik. Berhenti berlangganan: harus mengirim email, menunggu 2–3 hari kerja, melewati 3 halaman konfirmasi.
• Potensi pelanggaran: UU PDP Pasal (hak penarikan persetujuan) — pengguna berhak mencabut persetujuan dengan mudah.

6. Privacy Zuckering (Jebakan Privasi)

Desain pengaturan privasi yang membingungkan sehingga pengguna tidak sengaja berbagi lebih banyak data dari yang mereka inginkan.

• Contoh: Pengaturan privasi tersembunyi di dalam tujuh lapis menu, dengan opsi default yang mengizinkan berbagi data ke pihak ketiga.
• Potensi pelanggaran: UU PDP — hak informasi yang jelas tentang pemrosesan data.

Iklan yang Dilarang dalam E-Commerce

Berdasarkan UU Perdagangan Pasal 65 dan Permendag 31/2023:

BAGIAN 5.5 — Penyelesaian Sengketa Online (ODR)

Alur Penyelesaian Sengketa: Dari Internal ke Pengadilan

Ketika terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce, terdapat hierarki mekanisme penyelesaian yang idealnya ditempuh secara berurutan:

SENGKETA TRANSAKSI E-COMMERCE TERJADI
                    │
                    ▼
        ┌───────────────────────┐
        │  TINGKAT 1:           │
        │  Mediasi Internal PSE │
        │  (Mekanisme platform) │
        └───────────┬───────────┘
                    │ Gagal / Tidak Merespons
                    ▼
        ┌───────────────────────┐
        │  TINGKAT 2:           │ ← Alternatif: LAPOR.GO.ID
        │  BPSK (Badan          │   atau pengaduan ke Kemendag
        │  Penyelesaian         │
        │  Sengketa Konsumen)   │
        │  Mediasi / Arbitrase  │
        └───────────┬───────────┘
                    │ Tidak Sepakat
                    ▼
        ┌───────────────────────┐
        │  TINGKAT 3:           │
        │  BPKN (Badan          │
        │  Perlindungan         │
        │  Konsumen Nasional)   │
        │  Advokasi & Mediasi   │
        └───────────┬───────────┘
                    │ Tidak Terselesaikan
                    ▼
        ┌───────────────────────┐
        │  TINGKAT 4:           │
        │  PENGADILAN NEGERI    │
        │  (Gugatan Perdata     │
        │  atau Pidana jika     │
        │  ada unsur penipuan)  │
        └───────────────────────┘

Profil Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Digital

BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

• Dasar hukum: UU PK No. 8/1999 Pasal 49–58 + Kemendag No. 6/2017.
• Kewenangan: Menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.
• Kelebihan: Gratis, relatif cepat (21 hari kerja), tidak memerlukan advokat.
• Keterbatasan: Putusan arbitrase BPSK dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan, tetapi pihak yang kalah sering tidak melaksanakannya secara sukarela.
• Relevansi e-commerce: BPSK bisa memproses sengketa marketplace, penipuan online, dan masalah kualitas produk.

BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional)

• Dasar hukum: UU PK No. 8/1999 Pasal 31–43.
• Fungsi: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah, melakukan penelitian dan pengujian produk, menerima pengaduan sebagai bahan advokasi.
• Catatan: BPKN tidak memiliki kewenangan adjudikatif (tidak bisa memutus sengketa secara langsung), tetapi rekomendasinya dapat mendorong tindakan pemerintah terhadap platform yang bermasalah.

Online Dispute Resolution (ODR) Berbasis Platform

Selain lembaga negara, beberapa platform besar memiliki mekanisme ODR internal:

• Tokopedia/Shopee: Sistem "Komplain" dan "Pengembalian Barang" yang difasilitasi platform sebagai perantara antara pembeli dan penjual.
• Bukalapak: Fitur "Pusat Resolusi" untuk sengketa transaksi.

Kekuatan ODR platform: Lebih cepat dan mudah diakses, tidak memerlukan pengetahuan hukum mendalam dari konsumen.

Kelemahan ODR platform: Platform tidak independen — ada potensi konflik kepentingan karena platform memiliki insentif untuk menjaga penjual (yang membayar komisi) tetap happy.

BAGIAN 5.6 — Tanggung Jawab Hukum Marketplace: Siapa Harus Menanggung?

Analisis Kasus: Barang Rusak di Marketplace

Ini adalah skenario yang paling sering terjadi dan sering diperdebatkan:

Skenario: Konsumen membeli smartphone seharga Rp8 juta di sebuah marketplace. Barang tiba dalam kondisi rusak. Penjual menolak refund dengan alasan "barang sudah dikirim dalam kondisi baik". Marketplace tidak merespons pengaduan selama 5 hari.

Analisis tanggung jawab multi-pihak:

Strategi hukum konsumen:

1. Dokumentasikan seluruh percakapan dengan penjual (screenshot — sah sebagai bukti berdasarkan Pasal 5 UU ITE yang dipelajari di Pertemuan 3).
2. Ajukan pengaduan resmi ke mekanisme ODR marketplace.
3. Jika tidak ditanggapi, laporkan ke Kemendag melalui SIAP (Sistem Informasi Pengaduan Perdagangan) atau LAPOR.GO.ID.
4. Jika ada unsur penipuan (penjual sengaja mengirim barang palsu), laporan ke Bareskrim berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP (penipuan).

AKTIVITAS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 5

Jadwal Sesi (100 Menit)

Simulasi Kasus: Sengketa Transaksi Marketplace

Skenario Penuh:

Siti (pembeli) membeli laptop gaming seharga Rp12.000.000 dari toko "TechMania88" di sebuah marketplace besar. Di deskripsi produk tertulis "RAM 16GB, SSD 512GB, GPU RTX 3060". Barang tiba 5 hari kemudian, namun saat dicek ternyata spesifikasi berbeda: RAM hanya 8GB dan tidak ada GPU dedicated. Siti segera menghubungi CS TechMania88, tetapi penjual berdalih "sudah sesuai deskripsi di gambar". Siti kemudian melaporkan ke CS marketplace, namun setelah 7 hari tidak ada respons. Siti mengancam akan mempublikasikan keluhan di media sosial; TechMania88 membalas dengan ancaman akan melaporkan Siti karena pencemaran nama baik via UU ITE.

Pembagian peran dalam kelompok (5–6 orang):

• 1 orang sebagai Siti (pembeli)
• 1 orang sebagai TechMania88 (penjual)
• 1 orang sebagai perwakilan Marketplace
• 1 orang sebagai mediator BPSK
• 1–2 orang sebagai tim analis hukum yang memberikan opini

Lembar Kerja Simulasi (Dikumpulkan Akhir Pertemuan)

Diisi oleh tim analis hukum kelompok:

Pertanyaan 1 — Identifikasi Regulasi (30%) Sebutkan minimal 4 peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus ini beserta pasal spesifik yang berlaku untuk masing-masing pihak (Siti, TechMania88, dan Marketplace). Jelaskan kewajiban yang dilanggar oleh masing-masing pihak.

Pertanyaan 2 — Alur Penyelesaian (35%) Gambarkan alur penyelesaian sengketa yang paling tepat untuk Siti, mulai dari langkah pertama yang harus dilakukan hingga opsi terakhir. Pertimbangkan: waktu yang diperlukan, biaya, kemungkinan keberhasilan, dan risiko di setiap tahap.

Pertanyaan 3 — Evaluasi Ancaman UU ITE (35%) TechMania88 mengancam akan melaporkan Siti karena pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3 UU ITE) jika Siti mempublikasikan keluhannya di media sosial.

• Apakah ancaman ini memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan UU ITE No. 1/2024?
• Apa yang membedakan "ekspresi konsumen yang sah" dengan "pencemaran nama baik"?
• Apa yang dapat Siti lakukan untuk melindungi dirinya saat mempublikasikan keluhan? (Hubungkan dengan materi Pertemuan 4 tentang kasus Prita Mulyasari)

EVALUASI PERTEMUAN 5

Jenis Evaluasi: Kuis | Dilakukan di kelas

Lembar Kerja Simulasi

Instrumen: Lembar kerja kelompok Pengumpulan: Akhir pertemuan Bobot: Masuk komponen Tugas & Kuis (25%)

PERSPEKTIF ISLAMI: MUAMALAH DIGITAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam perspektif Islam, transaksi elektronik dan e-commerce merupakan bagian dari fiqh muamalah (hukum perdata Islam di bidang transaksi). Prinsip dasar muamalah menyatakan bahwa segala bentuk transaksi pada asalnya diperbolehkan (al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah), selama tidak melanggar syariat. Dua larangan utama yang sangat relevan dengan e-commerce modern adalah larangan gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi — misalnya deskripsi produk yang menyesatkan atau syarat kontrak yang tersembunyi) dan larangan tadlis (menyembunyikan cacat barang — relevan dengan praktik manipulasi foto produk atau penyembunyian informasi penting dari konsumen di marketplace). Kedua larangan ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU 8/1999 yang mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi jujur dan lengkap tentang produk.

Konsep bay' salam (jual beli dengan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian) dalam fiqh muamalah merupakan model awal dari sistem pre-order yang lazim digunakan di platform e-commerce saat ini. Bay' salam mensyaratkan spesifikasi barang harus jelas (jenis, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan), yang paralel dengan kewajiban informasi produk dalam regulasi PMSE. Selain itu, Islam mengenal konsep khiyar (hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi), seperti khiyar 'aib (hak membatalkan karena cacat barang) dan khiyar syarat (hak membatalkan dalam jangka waktu tertentu). Konsep khiyar ini menjadi landasan filosofis yang sejalan dengan hak konsumen untuk mengembalikan barang (return policy) dan periode cooling-off yang diatur dalam regulasi e-commerce modern.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu." Ayat ini menegaskan bahwa setiap transaksi — termasuk transaksi digital — harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (antaradhin), transparansi, dan keadilan. Prinsip la ta'kulu amwalakum bainakum bi al-bathil (jangan memakan harta secara batil) menjadi fondasi etis bagi seluruh ekosistem e-commerce: dari kewajiban PSE menyediakan informasi yang benar, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen.

KONEKSI KE PERTEMUAN-PERTEMUAN BERIKUTNYA

Ke Pertemuan 6 — UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setiap transaksi e-commerce menghasilkan data pribadi dalam jumlah besar — mulai dari nama, alamat, nomor telepon, hingga riwayat pembelian dan data pembayaran. Di Pertemuan 6, kita akan membahas bagaimana UU PDP No. 27/2022 mengatur kewajiban platform e-commerce sebagai pengendali data untuk melindungi data konsumen yang dihasilkan dari transaksi ini. Pemahaman tentang alur transaksi elektronik dari Pertemuan 5 menjadi prasyarat penting untuk memahami di titik mana saja data pribadi dikumpulkan dan diproses.

Ke Pertemuan 7 — Privasi Digital

Pertemuan 7 akan mendalami isu privasi digital yang sangat erat dengan aktivitas e-commerce, termasuk bagaimana marketplace menggunakan cookies, tracking, dan profiling konsumen untuk personalisasi iklan. Kasus-kasus kebocoran data e-commerce besar — seperti insiden Tokopedia (2020) dan Bukalapak (2019) — akan dianalisis untuk memahami dampak nyata ketika perlindungan privasi gagal diterapkan pada platform transaksi elektronik.

Ke Pertemuan 12 — Regulasi Fintech

Sistem payment gateway yang dibahas di Pertemuan 5 merupakan pintu masuk menuju ekosistem financial technology (fintech) yang lebih luas. Di Pertemuan 12, kita akan melihat bagaimana payment gateway berevolusi menjadi layanan e-wallet, paylater, dan peer-to-peer lending yang semuanya diregulasi oleh Bank Indonesia dan OJK. Pemahaman tentang kewajiban PSE dan mekanisme pembayaran elektronik dari modul ini menjadi fondasi untuk memahami regulasi fintech secara komprehensif.

RANGKUMAN MATERI PERTEMUAN 5

BAHAN BACAAN UTAMA PERTEMUAN 5

Regulasi (Wajib Dibaca Relevan Pasal-Pasalnya)

• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Pasal 4–10, 19, 45)
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. (Pasal 65–67)
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE. (Bab V: Pasal 17–22)
• Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. (Pasal 9, 10, 14, 17)
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang PMSE.

Buku & Artikel

• Ramli, T. S. (2018). Penerapan prinsip perlindungan data pribadi konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 250–268.
• Pratama, I. P. A. E. (2020). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce di era digital. Jurnal Magister Hukum Udayana, 9(1), 186–203.
• Katadata Insight Center. Laporan ekonomi digital Indonesia. https://katadata.co.id/insight (opens in a new tab)