MODUL HUKUM DAN KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mata Kuliah: Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi
Kode MK: INF2505
SKS: 2 (Teori)
Semester: 2
Program Studi: Informatika
Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas: UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Dosen Pengampu: Mohammad Reza Maulana, M.Kom
NIP: 199110082025051002

Pertemuan: 14 dari 16
Durasi: 100 menit (2 × 50 menit)

Panduan Penggunaan Modul

Modul ini mencakup Pertemuan 14 — pertemuan terakhir sebelum memasuki etika profesi (P15) dan UAS (P16). Topiknya adalah salah satu yang paling kontroversial dan relevan secara sosial-politik: bagaimana negara, platform digital, dan masyarakat saling tarik dalam menentukan batas antara konten yang boleh dan tidak boleh ada di internet.

Tidak ada jawaban tunggal yang "benar" untuk banyak pertanyaan di pertemuan ini. Tujuannya bukan mencari konsensus, melainkan melatih kemampuan analisis hukum dan argumentasi yang diperlukan sebagai profesional TI yang bertanggung jawab.

Catatan Administratif:

DEADLINE TUGAS 7 (Analisis Lisensi OSS) dikumpulkan di awal sesi ini. Pastikan mahasiswa sudah mengunggah ke Ngaji UIN Gusdur sebelum kelas dimulai.

Sesi ini menggunakan metode Debat Oxford — mahasiswa perlu mempersiapkan argumen sebelum pertemuan (beri tahu H-3 dengan mosi yang sudah ditentukan).

Materi P14 merupakan fondasi penting untuk soal-soal UAS tipe analisis kasus.

PERTEMUAN 14

Konten Ilegal, Moderasi Platform Digital, dan Kebebasan Informasi: Trust & Safety dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Global

Sub-CPMK: Sub-CPMK02.2.3
Bobot: 5% dari Nilai Akhir
Deadline Tugas 7: Pertemuan ini (dikumpulkan di awal sesi)

JEMBATAN DARI PERTEMUAN 13

PERTEMUAN 13: TRANSFORMASI DIGITAL       PERTEMUAN 14: KONTEN & KEBEBASAN
"Pemerintah sebagai pengguna             "Pemerintah sebagai pengatur
 teknologi untuk layanan publik"          konten yang beredar di internet"

 SPBE: pemerintah digitalisasi    →      Sensor & blokir: pemerintah
 layanan agar warga mudah                 menentukan apa yang boleh
 mengakses                               dilihat warga

 Satu Data Indonesia: pemerintah  →      UU KIP: hak warga mengakses
 mengelola data untuk kebijakan          informasi pemerintah —
 yang lebih baik                         berlawanan dengan sensor

 Tata kelola PDN yang transparan  →      Transparansi algoritma platform:
 dan akuntabel                           hak pengguna untuk tahu mengapa
                                         konten mereka dihapus

Pertanyaan jembatan dari P13: Di P13, kita belajar bahwa UU KIP No. 14/2008 mewajibkan keterbukaan informasi publik. Di P14, kita belajar bahwa Permenkominfo No. 3/2024 memberikan kewenangan pemerintah untuk memblokir konten. Apakah kedua regulasi ini saling bertentangan? Bagaimana kita menempatkan keduanya dalam sistem hukum yang koheren?

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Sub-CPMK yang Dituju

Pertemuan	Sub-CPMK	Deskripsi	Level Kognitif
14	Sub-CPMK02.2.3	Menganalisis regulasi konten internet Indonesia, memposisikan tanggung jawab hukum platform digital, dan mengevaluasi keseimbangan antara kebebasan informasi dengan pembatasan yang diperlukan — termasuk dalam konteks hoaks, sensor internet, dan hak atas informasi publik	C4 — Menganalisis

Indikator Ketercapaian

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

Menjelaskan klasifikasi konten internet berdasarkan Permenkominfo No. 3/2024 dan kewajiban PSE terkait konten ilegal (C2).
Membandingkan tiga model tanggung jawab platform digital: Safe Harbor (AS), Digital Services Act (EU), dan model Indonesia (C4).
Menganalisis perbedaan antara misinformasi, disinformasi, dan malinformasi serta kerangka hukum yang berlaku di Indonesia (C4).
Mengevaluasi ketegangan antara kewenangan pemblokiran pemerintah dengan hak kebebasan berekspresi dan akses informasi berdasarkan konstitusi dan instrumen HAM internasional (C5).
Menganalisis kerangka UU KIP dan batas-batas kerahasiaan negara dalam konteks era digital (C4).
Menerapkan prinsip Trust & Safety dalam desain sistem platform digital yang mehosting konten pengguna (C3).

BAGIAN 14.1 — LANSKAP KONTEN DIGITAL DAN MENGAPA INI ADALAH DILEMA NYATA

14.1.1 Skala Konten yang Tidak Terbayangkan

SKALA KONTEN DIGITAL GLOBAL (2023–2024)

Yang diunggah setiap menit:
• YouTube: 500 jam video baru
• Meta/Facebook: 200.000+ foto baru
• X/Twitter: 575.000+ tweet baru
• WhatsApp: 41 juta pesan dikirim
• TikTok: jutaan video baru

Indonesia secara spesifik:
• Pengguna media sosial aktif: 167 juta (2023)
• Rata-rata penggunaan: 3 jam 17 menit/hari
• Indonesia masuk 3 besar negara pengguna
  WhatsApp, Instagram, TikTok terbesar dunia

IMPLIKASI UNTUK MODERASI:
Tidak ada manusia yang bisa memeriksa semua konten
→ Moderasi otomatis (AI/algoritma) menjadi keharusan
→ Tapi algoritma membuat kesalahan — over-blocking
  atau under-blocking
→ Siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan ini?

14.1.2 Tiga Kepentingan yang Saling Bertarik

Persoalan konten digital tidak pernah bisa diselesaikan dengan formula sederhana karena selalu ada tiga kepentingan yang saling berhadapan:

SEGITIGA KETEGANGAN KONTEN DIGITAL

              KEAMANAN & KETERTIBAN
              "Cegah konten berbahaya:
               terorisme, CSAM, hoaks
               yang merusak"
                     ▲
                     │
                     │
                     │
     ┌───────────────┼───────────────┐
     │               │               │
     ▼               │               ▼
KEBEBASAN            │          INOVASI &
BEREKSPRESI          │          BISNIS
"Warga berhak        │          "Platform tidak
 berpendapat,        │           bisa bertahan
 mengkritik,         │           jika dituntut
 berkarya"           │           atas setiap
                     │           konten"
                     │
         Titik keseimbangan yang
         selalu diperdebatkan di setiap
         negara dan setiap era

Mengapa ini relevan bagi mahasiswa Informatika? Setiap kali Anda membangun platform yang memungkinkan pengguna mengunggah, berbagi, atau berinteraksi dengan konten — mulai dari forum diskusi kampus hingga marketplace nasional — Anda sedang membangun sistem yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini:

Konten apa yang boleh ada di platform Anda?
Siapa yang memutuskan dan berdasarkan apa?
Apa konsekuensi hukum jika konten berbahaya dibiarkan?
Apa konsekuensi sosial jika terlalu banyak konten dihapus?

BAGIAN 14.2 — REGULASI KONTEN INTERNET DI INDONESIA

14.2.1 Arsitektur Regulasi Konten: Berlapis dan Tersebar

ARSITEKTUR REGULASI KONTEN INTERNET INDONESIA

LAPISAN 1 — KONSTITUSI & HAM:
UUD 1945 Pasal 28 (kebebasan berpendapat)
UUD 1945 Pasal 28F (hak memperoleh informasi)
UUD 1945 Pasal 28I (hak non-derogable: tidak bisa
dibatasi bahkan dalam keadaan darurat)
│
LAPISAN 2 — UNDANG-UNDANG:
UU ITE No. 1/2024 Pasal 27-29 (konten dilarang)
UU ITE Pasal 40 (kewenangan blokir pemerintah)
UU Penyiaran No. 32/2002 (konten siaran)
UU Pers No. 40/1999 (kemerdekaan pers)
UU KIP No. 14/2008 (keterbukaan informasi)
UU Terorisme No. 5/2018 (konten terorisme)
│
LAPISAN 3 — PERATURAN TURUNAN:
PP PSTE No. 71/2019 (kewajiban PSE)
Permenkominfo No. 5/2020 (mekanisme takedown)
Permenkominfo No. 3/2024 (klasifikasi konten)
│
LAPISAN 4 — KEBIJAKAN PLATFORM:
Community Guidelines masing-masing platform
(namun tidak boleh bertentangan dengan lapisan atas)

14.2.2 Permenkominfo No. 3 Tahun 2024: Klasifikasi Konten Internet

Tanggal ditetapkan: 2024
Topik: Klasifikasi dan Penentuan Indikator Klasifikasi Konten Internet
Dasar hukum di atas: UU ITE, PP PSTE No. 71/2019

Permenkominfo ini memetakan konten internet ke dalam tiga kategori utama:

SISTEM KLASIFIKASI KONTEN INTERNET (PERMENKOMINFO 3/2024)

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         KONTEN DILARANG (Prohibited Content)            │
│  Dilarang untuk semua pengguna, wajib diblokir          │
│                                                         │
│  Contoh kategori:                                       │
│  • Pornografi anak (CSAM)                               │
│  • Perjudian online                                     │
│  • Konten terorisme & radikalisasi                      │
│  • Konten yang mengancam persatuan NKRI                 │
│  • Konten perdagangan obat terlarang & senjata          │
│  • Berita bohong yang mengakibatkan kerusuhan           │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         KONTEN BERBAHAYA (Harmful Content)              │
│  Berbahaya bagi sebagian kelompok, perlu pembatasan     │
│                                                         │
│  Contoh kategori:                                       │
│  • Konten kekerasan ekstrem                             │
│  • Konten yang merugikan anak                           │
│  • Konten yang mempromosikan bunuh diri / self-harm     │
│  • Informasi medis yang menyesatkan                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘
                          │
                          ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│         KONTEN DEWASA (Adult Content)                   │
│  Legal bagi orang dewasa, tapi perlu kontrol akses      │
│                                                         │
│  Contoh kategori:                                       │
│  • Konten seksual dewasa konsensual                     │
│  • Konten yang mengandung kekerasan non-ekstrem         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

14.2.3 Mekanisme Pemblokiran Konten: Pasal 40 UU ITE dan Implementasinya

Kewenangan pemblokiran konten diatur dalam Pasal 40 UU ITE:

MEKANISME PEMBLOKIRAN KONTEN (Pasal 40 UU ITE jo. PP PSTE)

JALUR 1 — PEMBLOKIRAN OLEH PEMERINTAH:
Komdigi menemukan/menerima laporan konten melanggar hukum
                    ↓
      Komdigi mengirimkan perintah takedown
                    ↓
          ┌─────────┴──────────┐
          ▼                    ▼
   KONTEN DARURAT       KONTEN BIASA
   (CSAM, terorisme,    (pelanggaran hukum
   ancaman fisik)        lainnya)
          ↓                    ↓
    4 JAM untuk          24 JAM untuk
    platform merespons   platform merespons
          ↓                    ↓
   Gagal → PLATFORM      Gagal → PLATFORM
   DIBLOKIR di           DIBLOKIR di
   Indonesia             Indonesia

JALUR 2 — PEMBLOKIRAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN:
Pengadilan mengeluarkan putusan → Komdigi melaksanakan
(jarang digunakan — sebagian besar blokir
dilakukan tanpa putusan pengadilan)

JALUR 3 — PERMINTAAN PEMILIK KONTEN:
Pemilik hak (DMCA-style notice) → Platform menghapus
(diatur dalam UU Hak Cipta, bukan UU ITE)

Kontroversi pemblokiran tanpa pengadilan:

Ini adalah titik debat paling sensitif dalam regulasi konten Indonesia. Komdigi dapat memblokir konten — bahkan seluruh platform — tanpa melalui putusan pengadilan. Argumen pro dan kontra:

Argumen PRO Blokir Tanpa Pengadilan	Argumen KONTRA
Kecepatan respons terhadap ancaman nyata (terorisme, CSAM)	Melanggar due process — pemilik konten tidak mendapat kesempatan membela diri
Putusan pengadilan membutuhkan waktu terlalu lama untuk konten darurat	Potensi penyalahgunaan untuk membungkam kritik (chilling effect)
Negara memiliki kewajiban melindungi warga dari konten berbahaya	Tidak ada mekanisme banding yang jelas dan efektif
Pendekatan yang diadopsi banyak negara berkembang	Standar internasional HAM mensyaratkan judicial oversight untuk pembatasan ekspresi

14.2.4 Trust Positif dan Sistem Pemblokiran Nasional

Trust Positif (sekarang dikenal sebagai sistem "DNS Nasional" atau kontrol konten nasional Komdigi) adalah daftar domain/URL yang diblokir pemerintah Indonesia.

SISTEM PEMBLOKIRAN KONTEN INDONESIA (TRUST POSITIF)

Cara kerja teknis:
• Komdigi menyusun daftar URL/domain yang diblokir
• ISP diwajibkan memblokir akses ke daftar tersebut
• Implementasi: redirect ke halaman "Internet Positif"

Skala:
• Jutaan URL telah diblokir sejak sistem diluncurkan
• Termasuk: situs judi online, pornografi, hoaks,
  situs teroris, dan berbagai konten lainnya

Kontroversi historis:
• 2017: Blokir Telegram (alasan: digunakan teroris)
  → Telegram akhirnya diblokir selama seminggu
  → Dibuka setelah Telegram setuju moderasi saluran
• 2022: Ancaman blokir Twitter, Meta, dll. karena
  belum daftar sebagai PSE → akhirnya semua daftar
• Berbagai laporan blokir "salah sasaran" — konten
  legal ikut terblokir karena berbagi domain

Kritik utama:
• Kurangnya transparansi: tidak selalu jelas mengapa
  konten diblokir
• Tidak ada notifikasi ke pemilik konten
• Mudah diakali dengan VPN — efektivitas dipertanyakan
• Laporan SAFENet & ICT Watch: blokir kerap digunakan
  untuk membatasi konten politik yang sah

BAGIAN 14.3 — TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL: TIGA MODEL GLOBAL

14.3.1 Mengapa Tanggung Jawab Platform adalah Pertanyaan Fundamental

Bayangkan seseorang mengunggah konten ilegal di platform Anda. Apakah Anda — sebagai operator platform — ikut bersalah?

Jawabannya ternyata berbeda-beda bergantung negara dan model regulasinya. Ini bukan sekadar teori hukum — ini menentukan apakah platform seperti YouTube, Facebook, dan TikTok bisa eksis secara berkelanjutan.

14.3.2 Model 1 — Safe Harbor Amerika Serikat: Section 230 CDA

Sumber hukum: Section 230, Communications Decency Act (CDA), 1996 — hanya 26 kata yang mengubah internet selamanya:

"No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider."

Artinya dalam bahasa sederhana: Platform tidak bertanggung jawab atas konten yang diunggah penggunanya — seolah platform adalah tukang pos, bukan penerbit.

LOGIKA SAFE HARBOR SECTION 230

TANPA Section 230:           DENGAN Section 230:
Platform = Penerbit          Platform = Tukang Pos
(bertanggung jawab           (hanya menyalurkan,
atas semua konten)           tidak bertanggung jawab
                             atas isi)

Konsekuensi tanpa           Konsekuensi dengan
Section 230:                Section 230:
→ Platform TIDAK akan        → Platform BEBAS
  memoderat apapun           memoderat secara
  (karena setiap            "good faith" tanpa
  keputusan moderasi         kehilangan perlindungan
  membuktikan mereka
  adalah penerbit)

"Moderating makes you       "You can moderate AND
responsible"                keep your immunity"

Dua perlindungan utama Section 230:

Perlindungan dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga — platform tidak bisa digugat atas konten yang diunggah pengguna (dengan beberapa pengecualian seperti hak cipta, pelanggaran hukum federal tertentu).
Perlindungan untuk "good faith moderation" — platform tidak kehilangan perlindungan meski mereka secara aktif memoderasi konten.

Pengecualian terhadap Section 230:

Pelanggaran hukum pidana federal (misalnya CSAM, perdagangan manusia).
Pelanggaran hak cipta (dilindungi terpisah oleh DMCA Safe Harbor).
Pelanggaran hukum anti-terorisme dalam kasus tertentu.

Status terkini: Section 230 terus diperdebatkan di Kongres AS. Dari kanan: "Platform bias terhadap konservatif." Dari kiri: "Platform tidak cukup menghapus disinformasi." Perubahan besar belum terjadi, tapi perdebatan terus berlangsung.

14.3.3 Model 2 — Digital Services Act (DSA) Uni Eropa

Sumber hukum: Regulation (EU) 2022/2065 — berlaku penuh sejak Februari 2024.

Filosofi yang berbeda dari Section 230: DSA tidak memberikan imunitas penuh. Ia mempertahankan perlindungan dasar untuk platform yang bertindak "expeditiously to remove or disable access" setelah mengetahui konten ilegal — tetapi menambahkan lapisan kewajiban proaktif yang sangat signifikan untuk platform besar.

TINGKATAN KEWAJIBAN DSA (BERDASARKAN UKURAN PLATFORM)

SEMUA PLATFORM (Intermediary Services):
• Kewajiban transparansi dasar
• Titik kontak untuk penegak hukum

HOSTING PLATFORMS (lebih besar):
+ Notice-and-take-down mechanism
+ Mekanisme banding bagi pengguna
+ Notifikasi kepada pengguna jika konten dihapus

ONLINE PLATFORMS (marketplace, media sosial):
+ Sistem pengaduan yang dapat diakses
+ Laporan transparansi reguler
+ Larangan iklan berbasis data sensitif
+ Proteksi khusus untuk anak

VERY LARGE ONLINE PLATFORMS (VLOP)
& VERY LARGE SEARCH ENGINES (VLSE):
≥45 juta pengguna aktif/bulan di EU
Contoh: Google, Meta, TikTok, YouTube, X, Amazon

+ RISK ASSESSMENT tahunan (analisis risiko sistemik)
+ INDEPENDENT AUDIT oleh pihak ketiga
+ CRISIS RESPONSE MECHANISM
+ TRANSPARENCY ALGORITMA REKOMENDASI
+ RESEARCHER ACCESS (data untuk peneliti)
+ Diawasi langsung oleh European Commission
+ Denda: hingga 6% revenue global tahunan
+ Pemblokiran temporer untuk pelanggaran berat

Implikasi DSA untuk perusahaan Indonesia: Startup Indonesia yang menyediakan layanan kepada pengguna di EU dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif per bulan otomatis masuk kategori VLOP dan harus mematuhi semua kewajiban DSA. Ini adalah contoh nyata regulasi dengan efek ekstrateritorial seperti GDPR.

14.3.4 Model 3 — Indonesia: PSE dan Permenkominfo No. 5/2020

Indonesia tidak memiliki "Section 230 equivalent" yang memberikan imunitas platform. Model Indonesia lebih condong ke model tanggung jawab aktif:

MODEL TANGGUNG JAWAB PLATFORM DI INDONESIA

DASAR HUKUM: UU ITE Pasal 40 + PP PSTE + Permenkominfo 5/2020

Prinsip Dasar:
• PSE wajib memastikan sistem elektroniknya tidak
  digunakan untuk melanggar hukum (prinsip aktif)
• Berbeda dengan Section 230 yang bersifat pasif

Kewajiban PSE terkait konten:
1. Menyediakan mekanisme pelaporan konten ilegal
2. Merespons takedown notice dari Komdigi dalam
   4 jam (darurat) / 24 jam (biasa)
3. Menyimpan data log untuk kepentingan penegakan
   hukum (data retention)
4. Menyerahkan data kepada penegak hukum dengan
   surat perintah

Sanksi:
• Gagal merespons → platform diblokir di Indonesia
• Tidak daftar PSE → platform diblokir di Indonesia

Gap dengan DSA:
• Indonesia belum punya kewajiban transparansi
  algoritma seperti DSA
• Belum ada kewajiban risk assessment sistemik
• Belum ada mekanisme banding yang kuat bagi
  pengguna yang kontennya dihapus/diblokir
• Belum ada kewajiban perlindungan khusus anak
  yang setara DSA

14.3.5 Tabel Perbandingan Tiga Model

Dimensi	Section 230 (AS)	DSA (EU)	Indonesia
Filosofi dasar	Imunitas platform sebagai tukang pos	Tanggung jawab berlapis sesuai ukuran platform	Tanggung jawab aktif PSE
Moderasi proaktif	Dilindungi sebagai "good faith"	Diwajibkan untuk platform besar	Tidak diatur rinci
Transparansi algoritma	Tidak diwajibkan	Diwajibkan untuk VLOP	Tidak diwajibkan
Audit independen	Tidak ada	Wajib untuk VLOP	Tidak ada
Banding pengguna	Sukarela	Diwajibkan	Tidak diatur
Denda maksimum	Tidak ada (tapi ada hukum pidana)	6% revenue global	Pemblokiran platform
Judicial oversight untuk blokir	Ya (pengadilan harus memerintahkan)	Ya	Tidak — Komdigi dapat blokir langsung

BAGIAN 14.4 — HOAKS, DISINFORMASI, DAN TANTANGAN HUKUMNYA

14.4.1 Taksonomi: Mis-, Dis-, dan Malinformasi

TIGA KATEGORI KONTEN SALAH/MENYESATKAN

MISINFORMASI:          DISINFORMASI:          MALINFORMASI:
Informasi yang         Informasi yang          Informasi yang
salah/tidak akurat     salah/tidak akurat      BENAR tapi
yang disebarkan        yang disebarkan         disebarkan dengan
TANPA maksud           DENGAN MAKSUD           niat untuk
menyesatkan            MENYESATKAN             merugikan

Contoh:                Contoh:                 Contoh:
• Seseorang            • Aktor jahat           • Foto pribadi
  menyebarkan            sengaja menciptakan     seseorang
  artikel lama           dan menyebarkan         disebarkan
  yang sudah             narasi palsu            tanpa consent
  dibantah karena        untuk kepentingan       untuk mempermalukan
  tidak tahu             politik/ekonomi
  sudah dibantah
                                                • Dokumen bocor
                                                  yang asli tapi
                                                  disebarkan untuk
                                                  merusak reputasi

RELEVANSI HUKUM:
UU ITE Pasal 28(1) "berita bohong yang merugikan" → kerap dipakai
untuk disinformasi tapi sulit buktikan "kesengajaan menyesatkan"
→ Celah hukum: bagaimana jika pelaku klaim tidak sengaja?

14.4.2 Regulasi Hoaks di Indonesia: UU ITE Pasal 28

Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 1/2024:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."

Pasal 28 ayat (2) UU ITE No. 1/2024:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik."

ANALISIS PASAL 28 UU ITE

PASAL 28 AYAT (1) — "SARA":
Elemen yang harus dibuktikan:
✓ "dengan sengaja" → ada niat (mens rea)
✓ "tanpa hak" → tidak ada dasar hukum yang membenarkan
✓ "menimbulkan rasa kebencian/permusuhan"
✓ "berdasarkan SARA"

Masalah:
• "Menimbulkan rasa kebencian" sangat subjektif
• Kritik terhadap kebijakan berbasis agama bisa
  masuk pasal ini → chilling effect terhadap diskursus
  publik yang sah

PASAL 28 AYAT (2) — "BERITA BOHONG":
Elemen yang harus dibuktikan:
✓ "dengan sengaja" → ada niat
✓ "tanpa hak"
✓ "berita bohong dan menyesatkan"
✓ "mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik"

Catatan kritis:
• Kata "konsumen dalam transaksi elektronik" membatasi
  cakupan — tidak semua hoaks otomatis melanggar ini
• Tapi dalam praktiknya, pasal ini kerap digunakan
  lebih luas dari teksnya

REFORMASI UU 1/2024:
Pasal 28 ayat (3) ditambahkan: melarang hoaks yang
menyebabkan keonaran — ini merupakan perluasan cakupan
yang dikritik karena semakin memperluas ambiguitas

14.4.3 Tantangan Hukum dalam Penegakan Anti-Hoaks

EMPAT TANTANGAN UTAMA PENEGAKAN ANTI-HOAKS

1. DEFINISI YANG KABUR
   Kapan "opini" menjadi "berita bohong"?
   Kapan "satire" menjadi "disinformasi"?
   Kapan "prediksi yang salah" menjadi "hoaks"?
   
   Tidak ada definisi operasional yang presisi
   di UU ITE → penegakan hukum bergantung pada
   interpretasi jaksa/hakim yang bisa bervariasi

2. KRIMINALISASI KRITIK
   Data SAFENet (2022): ratusan kasus Pasal 28(2)
   melibatkan kritik terhadap pejabat publik atau
   perusahaan — bukan disinformasi dalam arti sebenarnya
   
   "Chilling effect": orang takut menyampaikan pendapat
   karena tidak yakin apakah itu "berita bohong" atau tidak

3. BEBAN PEMBUKTIAN
   Harus dibuktikan: (a) konten itu bohong secara faktual,
   (b) disebarkan dengan sengaja, (c) menyebabkan kerugian
   
   Dalam era AI generatif: apakah seseorang yang
   menyebarkan konten AI-generated yang salah "sengaja"
   berbohong jika ia percaya konten itu benar?

4. JURISDIKSI & SKALA
   Hoaks disebarkan oleh jutaan orang setiap hari —
   tidak mungkin semua dituntut
   → Selektifitas penegakan → terkesan politis
   → "Hukum yang tidak ditegakkan secara konsisten
      kehilangan legitimasinya"

14.4.4 Perbandingan: Pendekatan Anti-Hoaks di Beberapa Negara

Negara	Pendekatan	Mekanisme	Kritik
Singapura	POFMA (Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act)	Pemerintah dapat memaksa platform menambahkan "correction notice" tanpa menghapus konten	Terlalu besar kekuasaan pemerintah menentukan "kebenaran"
Jerman	NetzDG (Network Enforcement Act)	Platform wajib hapus konten ilegal dalam 24-48 jam atau denda €50 juta	Over-removal: platform cenderung hapus yang meragukan
EU	DSA (Digital Services Act)	Kewajiban transparency + risk assessment, bukan kewajiban blokir aktif	Lebih moderat tapi butuh waktu untuk terasa efeknya
AS	Tidak ada hukum federal anti-hoaks	Bergantung platform self-regulation	Disinformasi masif tanpa kontrol hukum efektif
Indonesia	UU ITE Pasal 28 + Trust Positif	Kriminalisasi + pemblokiran	Definisi kabur, chilling effect, penegakan selektif

BAGIAN 14.5 — SENSOR INTERNET DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

14.5.1 Kerangka Hak Asasi Manusia: Kebebasan Berekspresi Digital

Hukum internasional HAM mengakui kebebasan berekspresi sebagai hak yang dapat dibatasi HANYA jika pembatasan memenuhi tiga syarat kumulatif:

UJI TIGA LAPIS (THREE-PART TEST) PEMBATASAN EKSPRESI
(Pasal 19 ICCPR — Kovenan Internasional Hak Sipil & Politik)

SYARAT 1 — PRESCRIBED BY LAW (Diatur oleh Hukum):
Pembatasan harus didasarkan pada hukum yang:
• Dapat diakses publik (tidak rahasia)
• Cukup jelas sehingga dapat diprediksi
  konsekuensinya
→ MASALAH INDONESIA: "berita bohong" dan "ketertiban
  umum" dalam UU ITE terlalu ambigu untuk memenuhi
  syarat "cukup jelas"

SYARAT 2 — LEGITIMATE AIM (Tujuan yang Sah):
Pembatasan hanya boleh untuk:
• Penghormatan hak atau reputasi orang lain
• Perlindungan keamanan nasional
• Ketertiban publik
• Kesehatan atau moral publik
→ CATATAN: "Keamanan nasional" kerap digunakan
  terlalu luas untuk membungkam oposisi

SYARAT 3 — NECESSARY & PROPORTIONATE:
Pembatasan harus:
• Diperlukan (necessary) — tidak ada cara lain
  yang lebih tidak membatasi kebebasan
• Proporsional — tidak lebih dari yang diperlukan
  untuk mencapai tujuan
→ MASALAH: Memblokir seluruh platform karena
  beberapa konten ilegal = tidak proporsional

14.5.2 Kebebasan Internet Indonesia: Perspektif Data

Freedom House — Freedom on the Net 2024:

SKOR KEBEBASAN INTERNET INDONESIA (Freedom House 2024)

Status: PARTLY FREE
Skor: 52/100 (semakin tinggi = semakin bebas)

Penurunan dari tahun ke tahun dalam beberapa indikator:
• Hambatan akses: pemblokiran situs, shutdown internet
  saat kerusuhan/pemilu
• Batas konten: UU ITE digunakan untuk kriminalisasi
  ekspresi yang sah
• Pelanggaran hak pengguna: pengawasan digital,
  penangkapan aktivis digital

Catatan positif:
• Infrastruktur internet berkembang pesat
• Penetrasi internet tinggi
• Pers online relatif masih beragam

Access Now — #KeepItOn Report: Indonesia termasuk dalam daftar negara yang pernah melakukan internet shutdown (pemutusan internet sebagian) — terutama di Papua dan saat peristiwa kerusuhan tertentu. Internet shutdown adalah bentuk paling ekstrem sensor internet dan merupakan pelanggaran hak atas informasi yang dikritik oleh komunitas HAM internasional.

14.5.3 Kasus-Kasus Landmark: Blokir Platform Besar di Indonesia

KASUS-KASUS BLOKIR PLATFORM BESAR DI INDONESIA

KASUS 1 — BLOKIR TELEGRAM (2017):
Kronologi: Komdigi memblokir Telegram karena ditemukan
ratusan kanal yang menyebarkan konten terorisme
Durasi: ~1 minggu
Resolusi: Telegram berkomitmen membentuk tim moderasi
dan saluran pelaporan khusus untuk Indonesia

Pembelajaran:
• Blokir platform yang memiliki miliaran pengguna global
  menimbulkan kerusakan ekonomi dan sosial yang besar
• Negosiasi dengan platform lebih efektif dari blokir total
• Platform global akhirnya lebih kooperatif setelah "shock therapy"

KASUS 2 — ANCAMAN BLOKIR META/GOOGLE/TWITTER (2022):
Kronologi: Tenggat PSE Permenkominfo 5/2020 berakhir 20 Juli 2022
Semua platform besar belum mendaftar sebelum deadline
Komdigi memberikan ultimatum: daftar atau diblokir
Resolusi: Semua platform daftar PSE dalam hitungan hari

Pembelajaran:
• Kewenangan blokir adalah leverage regulasi yang nyata
• Platform global akan mematuhi jika ancamannya serius
• Namun pendaftaran PSE belum tentu berarti ketaatan penuh
  terhadap semua aspek regulasi Indonesia

KASUS 3 — PEMBATASAN MEDIA SOSIAL SAAT KERUSUHAN 21-23 MEI 2019:
Kronologi: Pasca pengumuman hasil Pilpres 2019, terjadi
kerusuhan. Pemerintah membatasi akses ke media sosial
(WhatsApp, Instagram, Facebook) selama beberapa hari
dengan dalih mencegah penyebaran hoaks

Kontroversi:
• Kritik: pembatasan merupakan pelanggaran hak informasi
• Pemerintah: diperlukan untuk mencegah provokasi lebih jauh
• Pertanyaan hukum: apakah ada dasar hukum yang cukup
  kuat untuk pembatasan "darurat" seperti ini?

BAGIAN 14.6 — UU KIP: KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK VS. KERAHASIAAN NEGARA

14.6.1 Hak atas Informasi sebagai Hak Konstitusional

UUD 1945 Pasal 28F:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Ini adalah hak konstitusional yang tidak dapat dieliminasi oleh regulasi di bawah konstitusi. UU KIP adalah implementasi dari pasal ini.

14.6.2 UU KIP No. 14/2008: Kerangka Keterbukaan Informasi

Prinsip utama UU KIP:

PRINSIP DASAR UU KIP (UU No. 14/2008)

PRINSIP 1 — TERBUKA SEBAGAI DEFAULT:
Semua informasi badan publik pada dasarnya TERBUKA
Pengecualian harus dikecualikan secara eksplisit
berdasarkan undang-undang
→ Kebalikan dari prinsip "rahasia kecuali dibuka"

PRINSIP 2 — HAK WARGA:
Setiap warga negara berhak meminta informasi
dari badan publik
→ Badan publik: pemerintah pusat/daerah, BUMN,
  lembaga publik yang dibiayai APBN/D, LSM
  yang mendapat dana publik, dll.

PRINSIP 3 — KEWAJIBAN AKTIF BADAN PUBLIK:
Tidak hanya merespons permintaan, tapi juga
WAJIB mempublikasikan secara proaktif:
• Informasi yang wajib diumumkan berkala
• Informasi yang wajib diumumkan setiap saat
• Informasi yang wajib tersedia dan dapat diakses

Tiga kategori informasi berdasarkan UU KIP:

Kategori	Contoh	Kewajiban Badan Publik
Informasi yang wajib disediakan & diumumkan berkala	APBN, RAPBD, struktur organisasi, laporan kinerja	Publikasi aktif di website, bukan menunggu diminta
Informasi yang wajib tersedia setiap saat	Peraturan yang berlaku, SOP, kontrak dengan pihak ketiga	Tersedia jika diminta, tidak perlu proaktif
Informasi yang dikecualikan	Informasi yang jika dibuka mengancam keamanan negara, rencana bisnis PSO, data pribadi pihak ketiga	Boleh ditolak, tapi harus ada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik

14.6.3 Pengecualian: Kapan Informasi Boleh Dirahasiakan?

Informasi yang dikecualikan (Pasal 17 UU KIP) harus memenuhi:

UJI GANDA UNTUK PENGECUALIAN INFORMASI (Pasal 17 UU KIP)

UJI 1 — UJI KONSEKUENSI (Harm Test):
Apakah pengungkapan informasi ini akan:
• Menghambat proses penegakan hukum?
• Mengancam pertahanan dan keamanan negara?
• Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang
  belum dieksplorasi?
• Mengungkap rahasia negara atau jabatan?
• Membahayakan jiwa seseorang?
• Merugikan ketahanan ekonomi nasional?
• Merugikan kepentingan diplomatik?
→ Jika YA → boleh dikecualikan

UJI 2 — UJI KEPENTINGAN PUBLIK (Public Interest Test):
Meski lolos Uji 1, informasi TETAP harus dibuka jika:
• Kepentingan publik dari pengungkapan lebih besar
  dari kerugian yang mungkin timbul
→ Contoh: kebocoran yang mengungkap korupsi besar
  mungkin harus dibuka meski mengungkap kerahasiaan

JIKA lolos kedua uji → baru boleh dikecualikan

Konflik UU KIP vs. UU Intelijen (No. 5/2018):

KETEGANGAN ANTARA KETERBUKAAN DAN KERAHASIAAN

UU KIP (2008):                    UU Intelijen (2018):
"Default terbuka"                  "Rahasia operasional
                                    intelijen"

Hak warga mengakses     ↔          Kerahasiaan informasi
informasi pemerintah               yang jika dibuka
                                   mengancam keamanan

Komisi Informasi        ↔          Tidak ada review
sebagai pengawas                   independen atas
                                   klaim "rahasia"

Mekanisme sengketa      ↔          Penentuan kerahasiaan
informasi melalui                  bergantung pada
Komisi Informasi                   penilaian internal

MASALAH PRAKTIS:
Pemerintah kerap mengklaim "rahasia demi
keamanan nasional" untuk menolak permintaan
informasi yang sebenarnya bisa dibuka tanpa risiko —
ini merupakan penyalahgunaan klausa pengecualian

14.6.4 Komisi Informasi: Pengawas Implementasi UU KIP

Komisi Informasi Pusat (KIP) adalah lembaga mandiri yang bertugas:

Menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.
Menyelesaikan sengketa antara pemohon informasi dan badan publik.

PROSEDUR SENGKETA INFORMASI (UU KIP)

Pemohon meminta informasi ke badan publik
                    ↓
Badan publik menolak atau tidak merespons
                    ↓
          Pemohon mengajukan keberatan
          (internal ke atasan pejabat)
                    ↓
          Keberatan tidak ditanggapi/ditolak
                    ↓
        Pemohon mengajukan sengketa ke
        Komisi Informasi (tingkat pusat/daerah)
                    ↓
         Mediasi → Ajudikasi Non-Litigasi
                    ↓
         Jika tidak puas → ke Pengadilan
         (PN atau PTUN tergantung sifat badan publik)

BAGIAN 14.7 — TRUST & SAFETY SEBAGAI FUNGSI PROFESIONAL

14.7.1 Trust & Safety: Disiplin yang Lahir dari Kebutuhan

Trust & Safety (T&S) adalah fungsi dalam perusahaan teknologi yang bertanggung jawab memastikan platform aman dari penyalahgunaan, sambil mempertahankan lingkungan yang kondusif bagi pengguna yang sah.

Ini adalah bidang karier yang berkembang pesat — dan sangat relevan bagi lulusan Informatika:

APA ITU TRUST & SAFETY?

T&S mencakup:
• Kebijakan konten (Community Guidelines / ToS)
• Moderasi konten (manual + otomatis)
• Investigasi abuse
• Respon terhadap darurat (crisis response)
• Kooperasi dengan penegak hukum
• Perlindungan pengguna rentan (anak, korban KBGO)
• Counter-terrorism online (CTO)
• Anti-disinformasi
• Keamanan akun (anti-fraud, anti-phishing)

T&S Profesional yang dibutuhkan:
• Policy Analyst: merumuskan community guidelines
• Content Moderator: meninjau konten yang dilaporkan
• Safety Engineer: membangun sistem deteksi otomatis
• Legal & Compliance: memastikan kepatuhan regulasi
• Data Scientist: membangun model ML untuk klasifikasi
• Investigator: menyelidiki abuse yang kompleks

14.7.2 Tantangan Moderasi Konten: Skala vs. Konteks

DILEMA MODERASI KONTEN

MODERASI OTOMATIS (AI):         MODERASI MANUAL (Manusia):
+ Dapat memproses jutaan         + Memahami konteks, nuansa,
  konten per hari                  bahasa, budaya
+ Konsisten (tidak lelah)        + Dapat membuat keputusan
+ Murah untuk skala besar          yang lebih bernuansa
- Tidak memahami konteks         - Lambat (tidak bisa skala)
- False positive: konten          - Mahal dan tidak scalable
  sah dihapus                    - Trauma psikologis pada
- False negative: konten           moderator
  berbahaya lolos

REALITA PLATFORM BESAR:
Kombinasi: AI untuk penyaringan awal + manusia untuk
kasus ambigu dan banding

MASALAH BAHASA & BUDAYA:
• Platform global sering kekurangan moderator yang
  fasih bahasa daerah Indonesia (Jawa, Sunda, Batak, dll.)
• Konten yang tampak normal dalam satu budaya bisa
  sangat ofensif dalam budaya lain
• AI dilatih dengan data yang biased terhadap bahasa
  Inggris → kualitas deteksi lebih rendah untuk
  konten Bahasa Indonesia

14.7.3 Panduan Praktis: Membangun Platform yang Compliant

Sebagai developer yang membangun platform dengan user-generated content (UGC):

CHECKLIST KEPATUHAN KONTEN UNTUK PLATFORM INDONESIA

A. KEBIJAKAN & DOKUMEN HUKUM:
□ Community Guidelines/Syarat & Ketentuan yang
  secara eksplisit melarang konten melanggar
  Pasal 27-29 UU ITE
□ Kebijakan privasi yang sesuai UU PDP
□ DMCA policy / prosedur pelaporan pelanggaran
  hak cipta (jika relevan)
□ Kebijakan khusus perlindungan anak

B. SISTEM MODERASI:
□ Tombol "Laporkan Konten" yang mudah diakses
  pada setiap konten pengguna
□ SLA internal untuk penanganan laporan yang
  memenuhi tenggat UU ITE (4 jam / 24 jam)
□ Log audit semua keputusan moderasi
□ Mekanisme banding bagi pengguna yang kontennya
  dihapus (best practice, belum diwajibkan Indonesia)
□ Eskalasi khusus untuk konten CSAM (wajib lapor
  ke NCMEC atau lembaga setara Indonesia)

C. KEPATUHAN REGULASI:
□ Daftar sebagai PSE ke Komdigi jika memenuhi
  threshold (pengguna Indonesia, data pengguna)
□ Data localization: pastikan data pengguna
  Indonesia disimpan di server Indonesia atau
  memiliki server di Indonesia
□ Cooperation protocol untuk merespons:
  - Perintah takedown dari Komdigi
  - Permintaan data dari penegak hukum
    (butuh surat perintah penyidikan yang sah)

D. KEAMANAN TAMBAHAN:
□ Verifikasi usia untuk konten dewasa
□ Fitur keamanan khusus untuk pengguna anak
□ Sistem deteksi akun palsu / bot
□ Prosedur respons insiden untuk konten viral berbahaya

BAGIAN 14.8 — PERSPEKTIF ISLAMI: KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN TANGGUNG JAWAB INFORMASI

14.8.1 Islam dan Kebebasan Berbicara: Bukan Tanpa Batas

Islam mengakui kebebasan berbicara sebagai bagian dari dignitas manusia (karamah), namun sekaligus menekankan tanggung jawab moral yang menyertai setiap perkataan:

"Mā yalfizhu min qawlin illā ladayhi raqībun 'atīd" "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir." (QS. Qaf: 18)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap kata yang diucapkan — atau dalam konteks digital, setiap konten yang diunggah — memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah.

14.8.2 Prinsip-Prinsip Islam tentang Informasi dan Komunikasi

PRINSIP ISLAMI TERKAIT INFORMASI DIGITAL

1. TABAYYUN (KLARIFIKASI & VERIFIKASI)
   QS. Al-Hujurat: 6
   "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang
   kepadamu orang fasik membawa suatu berita,
   maka periksalah dengan teliti"
   
   Implikasi: Wajib verifikasi sebelum menyebarkan
   informasi — tidak boleh sharing tanpa konfirmasi
   → Prinsip anti-hoaks yang lebih tua dari internet

2. LARANGAN FITNAH DAN GHIBAH
   QS. Al-Hujurat: 12
   Larangan prasangka buruk, mencari-cari kesalahan,
   dan membicarakan keburukan orang lain
   
   Implikasi digital: Konten yang mencemarkan nama baik
   tanpa dasar = fitnah (lebih berat dari membunuh dalam
   perspektif Islam) → mendukung regulasi anti-defamasi
   tapi harus proporsional

3. AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
   QS. Ali Imran: 104
   Kewajiban mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran
   
   Implikasi: Ada tanggung jawab moral untuk melaporkan
   konten berbahaya yang ditemui → mendukung mekanisme
   pelaporan konten

4. HIFZH AL-'IRD (MENJAGA KEHORMATAN)
   Salah satu dari lima maqashid syariah
   
   Implikasi: Perlindungan dari hoaks, deepfake, dan
   konten mencemarkan nama baik adalah kewajiban hukum
   dan moral

5. LARANGAN KADZIB (BERBOHONG)
   Berbohong adalah dosa besar dalam Islam
   Menyebarkan kebohongan (hoaks) lebih besar dosanya
   karena dampaknya lebih luas
   
   Implikasi: Disinformasi yang disengaja = kadzib
   yang dilarang secara tegas

14.8.3 Keterbukaan Informasi dalam Tradisi Islam

Islam juga memiliki tradisi kuat tentang kebebasan informasi dan akuntabilitas pemimpin kepada rakyat:

Prinsip Syura (Musyawarah): Pemimpin Islam wajib berkonsultasi dengan umat dalam urusan publik. Ini secara implisit mensyaratkan bahwa informasi tentang urusan publik harus tersedia bagi rakyat — sejalan dengan prinsip UU KIP.

Amr bil-Ma'ruf sebagai Mekanisme Akuntabilitas: Tradisi amr bil-ma'ruf nahi munkar yang dilembagakan dalam sejarah Islam menciptakan mekanisme masyarakat sipil yang menjaga akuntabilitas penguasa — fungsi yang dalam konteks modern dijalankan oleh jurnalis, aktivis, dan pembela kebebasan informasi.

Tanggung jawab penguasa atas informasi: Konsep amanah yang diemban oleh penguasa mencakup kewajiban transparansi — penguasa tidak berhak menyembunyikan informasi yang menjadi hak rakyat demi kepentingan pribadi atau kekuasaan. Ini adalah dasar etis keterbukaan informasi publik.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN PERTEMUAN 14

Jadwal Sesi (100 Menit)

Waktu	Durasi	Aktivitas	Metode
0–5 mnt	5 mnt	Pengumpulan Tugas 7 + konfirmasi penerimaan	Administratif
5–30 mnt	25 mnt	Ceramah interaktif: Permenkominfo 3/2024, tiga model platform liability, hoaks, UU KIP	Ceramah + Q&A
30–85 mnt	55 mnt	Debat Oxford Terstruktur (lihat panduan di bawah)	Debat
85–95 mnt	10 mnt	Rangkuman & analisis argumen terkuat dari kedua sisi	Refleksi
95–100 mnt	5 mnt	Preview P15 (Etika Profesi TI + Proyek Legal Audit)	Penutup

Debat Oxford Terstruktur: Panduan Lengkap

MOSI UTAMA:

"Pemerintah Indonesia berhak memblokir platform digital yang tidak mematuhi regulasi konten tanpa melalui putusan pengadilan."

Format Debat (55 menit):

Tahap	Tim	Durasi	Tugas
Pembukaan	Moderator (Dosen)	2 mnt	Baca mosi, atur aturan, perkenalkan tim
Argumen Pembuka	Tim PRO	7 mnt	Sampaikan 3 argumen utama mendukung mosi
Argumen Pembuka	Tim KONTRA	7 mnt	Sampaikan 3 argumen utama menolak mosi
Interogasi	KONTRA interogasi PRO	4 mnt	Pertanyaan tajam, jawaban singkat (< 30 detik/jawaban)
Interogasi	PRO interogasi KONTRA	4 mnt	Pertanyaan tajam, jawaban singkat
Rebuttal	Tim PRO	5 mnt	Jawab argumen KONTRA, perkuat posisi
Rebuttal	Tim KONTRA	5 mnt	Jawab argumen PRO, perkuat posisi
Argumen Penutup	Tim PRO	3 mnt	Ringkasan dan call-to-action
Argumen Penutup	Tim KONTRA	3 mnt	Ringkasan dan call-to-action
Voting & Refleksi	Seluruh kelas	10 mnt	Vote sebelum dan sesudah debat, diskusi singkat
Penilaian Dosen	Dosen	5 mnt	Analisis argumen terkuat/terlemah dari kedua sisi

Pembagian Tim:

Tim PRO (mendukung mosi): 2–3 kelompok
Tim KONTRA (menolak mosi): 2–3 kelompok
Catatan penting: Posisi dalam debat bukan mencerminkan pendapat pribadi — ini adalah latihan argumentasi hukum, bukan konfesi keyakinan

Panduan Persiapan Tim PRO:

Argumen yang dapat dikembangkan (pilih 3 terkuat):

Kecepatan darurat: Konten terorisme dan CSAM menyebar dalam hitungan menit — menunggu putusan pengadilan (yang bisa memakan waktu berhari-hari) akan terlambat. Kewenangan eksekutif untuk bertindak cepat dalam situasi darurat adalah praktik yang diakui hukum internasional (state of emergency doctrine).
Kedaulatan digital nasional: Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki hak mengatur apa yang boleh beroperasi di wilayahnya. Platform yang tidak patuh hukum Indonesia pada dasarnya beroperasi secara ilegal — tidak perlu putusan pengadilan untuk menghentikan aktivitas ilegal di wilayah yurisdiksi kita.
Preseden internasional: Banyak demokrasi lain (India, Australia, Jerman) memberikan kewenangan eksekutif untuk blokir konten darurat tanpa pengadilan. Model ini sudah terbukti efektif tanpa menghancurkan kebebasan berekspresi.
Beban pembuktian yang tidak praktis: Mengharuskan pengadilan untuk setiap kasus blokir akan membebani sistem peradilan yang sudah penuh. Mekanisme administratif dengan review pasca-blokir adalah keseimbangan yang lebih praktis.
Akuntabilitas platform: Platform yang beroperasi di Indonesia dan mengambil keuntungan dari pengguna Indonesia harus patuh pada hukum Indonesia. Tanpa kewenangan blokir yang kuat, tidak ada leverage yang nyata.

Antisipasi argumen KONTRA dan cara menjawabnya:

"Ini melanggar due process" → Jawab: ada mekanisme banding pasca-blokir; due process tidak selalu berarti pre-blokir judicial review
"Bisa disalahgunakan untuk sensor politik" → Jawab: risiko penyalahgunaan tidak menghilangkan kebutuhan atas instrumen yang sah; perbaiki mekanisme akuntabiitasnya

Panduan Persiapan Tim KONTRA:

Argumen yang dapat dikembangkan (pilih 3 terkuat):

Prinsip due process / tindakan hukum yang adil: Dalam negara hukum, tindakan yang membatasi hak fundamental (kebebasan berekspresi, akses informasi) harus melalui mekanisme judicial review. Blokir oleh eksekutif tanpa pengadilan merupakan pelanggaran separation of powers.
Chilling effect dan penyalahgunaan: Data SAFENet menunjukkan bahwa kewenangan blokir yang tidak diawasi pengadilan telah digunakan untuk membungkam konten politik yang sah. Tanpa judicial oversight, tidak ada rem yang efektif terhadap penyalahgunaan.
Proporsionalitas: Memblokir seluruh platform karena beberapa konten melanggar adalah seperti membakar rumah untuk mengusir tikus. Pasal 19(3) ICCPR mensyaratkan pembatasan ekspresi harus proporsional — memblokir platform yang digunakan jutaan orang tidak proporsional.
Efektivitas yang dipertanyakan: VPN membuat pemblokiran mudah ditembus — efektivitas blokir DNS sangat terbatas. Jika tujuannya efektivitas, pendekatan kooperatif dengan platform lebih efektif dari blokir yang mudah dielabasi.
Preseden buruk untuk demokrasi: Kewenangan eksekutif yang tidak diawasi untuk memblokir media adalah ciri rezim otoriter. Indonesia sebagai demokrasi yang sedang berkembang harus membangun tradisi judicial review yang kuat, bukan melemahkannya.

Antisipasi argumen PRO dan cara menjawabnya:

"Darurat memerlukan kecepatan" → Jawab: bisa ada mekanisme pengadilan darurat (ex parte/emergency injunction) yang tetap melibatkan hakim tapi cepat
"Banyak negara lain juga seperti ini" → Jawab: praktik buruk yang tersebar luas bukan pembenaran; standar HAM internasional harus menjadi acuan

Panduan bagi Moderator (Dosen):

Pertanyaan pendalaman yang dapat dilemparkan ke kedua tim:

"Apa perbedaan antara memblokir konten spesifik dan memblokir seluruh platform dari perspektif proporsionalitas?"
"Apakah mekanisme banding pasca-blokir sudah cukup sebagai pengganti judicial review pra-blokir? Apa bedanya dalam praktik?"
"Jika Indonesia menerapkan judicial oversight untuk blokir platform, mekanisme seperti apa yang realistis mengingat kecepatan penyebaran konten digital?"
"Bagaimana Anda menyeimbangkan argumen Anda dengan fakta bahwa banyak platform besar justru lebih responsif setelah ancaman blokir dari Komdigi?"

Voting Publik: Sebelum debat dimulai: Tanyakan kepada seluruh kelas berapa yang setuju dengan mosi (angkat tangan). Catat. Setelah debat selesai: Tanyakan lagi. Perubahan jumlah tangan adalah indikator kualitas argumen yang disampaikan.

EVALUASI PERTEMUAN 14

Jenis Evaluasi: Kuis | Dilakukan di kelas

Penilaian Debat Oxford

(Komponen Partisipasi — dilakukan saat pertemuan)

Rubrik Penilaian Debat:

Kriteria	Bobot	Indikator Nilai Penuh (81–100)	Indikator Nilai Cukup (56–80)	Indikator Nilai Kurang (< 56)
Kekuatan argumen & dukungan regulasi	40%	Tiga argumen utama logis dan kuat; minimal dua argumen didukung pasal regulasi spesifik (UU ITE, Permenkominfo, standar HAM internasional, dll.)	Argumen ada tapi beberapa tidak didukung regulasi; atau hanya satu yang cukup kuat	Argumen lemah, generik, atau tidak ada dukungan hukum
Kemampuan rebuttal	30%	Secara akurat mengidentifikasi kelemahan argumen lawan; memberikan jawaban yang substantif, bukan sekedar mengulang posisi sendiri	Rebuttal ada tapi kurang tajam atau hanya menyerang permukaan argumen lawan	Tidak ada rebuttal yang substansif; atau menyerang orang bukan argumen
Penyampaian & kepercayaan diri	20%	Jelas, terstruktur, menggunakan waktu efisien; percaya diri; semua anggota berkontribusi	Cukup jelas; satu anggota mendominasi; atau melebihi batas waktu	Tidak terstruktur; sangat bergantung pada catatan; jauh melebihi waktu
Kerja sama tim	10%	Semua anggota berbicara; argumen saling melengkapi, bukan mengulang; koordinasi terlihat	Sebagian anggota berkontribusi; sedikit tumpang tindih argumen	Hanya satu anggota yang berbicara; atau koordinasi tidak terlihat

Tugas 7 — Konfirmasi Pengumpulan

Tugas 7 (Analisis Lisensi OSS) — dikumpulkan hari ini.
Konfirmasi pengumpulan via Ngaji UIN Gusdur sebelum sesi dimulai. Keterlambatan mendapat pengurangan nilai 10 poin per hari.

KONEKSI KE PERTEMUAN LAIN

Benang Merah Lintas Topik

P4: UU ITE Pasal 27–29          P14: Konten Platform
"Definisi konten ilegal  →      Implementasi dan
 dan ancaman pidana"            kontroversi penegakan
                                di era platform digital

P5: PSE & E-Commerce            P14: Tanggung Jawab Platform
"Kewajiban PSE dan       →      Section 230 vs DSA vs
 registrasi platform"           Model Indonesia: platform
                                itu penerbit atau tukang pos?

P9: Cybercrime & Hoaks          P14: Regulasi Konten
"Hoaks sebagai          →       Taksonomi mis/dis/malinformasi
 kejahatan siber"               dan tantangan hukum penegakan

P11: HKI & DMCA                 P14: Safe Harbor untuk
"DMCA Safe Harbor       →       Platform Digital
 untuk platform                 Evolusi dari DMCA
 dari perspektif HCI"           ke DSA ke model Indonesia

P13: Open Data & KIP            P14: Kebebasan Informasi
"Hak warga mengakses →          UU KIP vs kewenangan
 informasi pemerintah"          sensor: dua sisi regulasi
                                informasi yang sama

Koneksi ke Pertemuan 15 (Etika Profesi TI)

Di P15, dilema etika yang akan dibahas mencakup konteks P14:

Content moderation ethics: Anda diminta memoderasi konten seorang aktivis yang mengkritik klien perusahaan Anda. Apa yang Anda lakukan?
Whistleblower dilemma: Anda menemukan platform tempat Anda bekerja menyembunyikan data pelanggaran sensor dari regulator. Apa yang Anda lakukan?
Algorithm transparency: Anda tahu algoritma rekomendasi platform Anda memperkuat konten ekstrem karena engagement tinggi. Apakah ini masalah etika Anda?

Koneksi ke Proyek Legal Audit (P16)

Bagi kelompok yang memilih platform media sosial, marketplace, atau platform UGC sebagai objek audit:

Apakah platform memiliki Community Guidelines yang jelas dan konsisten dengan UU ITE?
Apakah ada mekanisme pelaporan konten yang mudah diakses?
Apakah platform sudah terdaftar sebagai PSE?
Apakah kebijakan privasi transparansi sesuai standar UU PDP?

Koneksi ke UAS (Pertemuan 16)

Tipe Soal	Contoh dari Materi P14
PG konsep	"Model tanggung jawab platform yang memberikan imunitas penuh bagi platform sebagai 'tukang pos' dikenal sebagai..."
PG regulasi	"Tenggat waktu platform merespons perintah takedown untuk konten terorisme berdasarkan Permenkominfo No. 5/2020 adalah..."
Analisis kasus	"Platform X menolak menghapus konten yang diperintahkan Komdigi karena menganggap konten tersebut adalah ekspresi politik yang sah. Analisis posisi hukum kedua pihak."
Esai evaluasi	"Evaluasi apakah model tanggung jawab platform Indonesia sudah memenuhi standar HAM internasional dan standar industri global seperti DSA."

RANGKUMAN MATERI PERTEMUAN 14

Topik	Poin Kunci
Arsitektur regulasi konten	Berlapis: UUD → UU ITE → PP PSTE → Permenkominfo; blokir oleh Komdigi tanpa pengadilan adalah sumber kontroversi
Permenkominfo 3/2024	Tiga kategori: konten dilarang (CSAM, terorisme, dll.), konten berbahaya, konten dewasa; PSE wajib hapus dalam 4/24 jam
Section 230 CDA (AS)	Imunitas platform sebagai tukang pos; "good faith moderation" tetap dilindungi; fondasi ekosistem internet AS
Digital Services Act (EU)	Tanggung jawab berlapis sesuai ukuran; VLOP wajib risk assessment, audit, transparansi algoritma; denda 6% revenue global
Model Indonesia	PSE aktif wajib patuh; tidak ada imunitas seperti Section 230; gap dengan DSA di transparansi dan perlindungan pengguna
Mis/Dis/Malinformasi	Perbedaan niat dan implikasi hukumnya; Pasal 28 UU ITE; tantangan definisi kabur dan chilling effect
Kebebasan berekspresi	Tiga syarat pembatasan (ICCPR): diatur hukum, tujuan sah, proporsional; Indonesia "Partly Free" (Freedom House 2024)
Blokir platform	Kasus Telegram 2017, ancaman blokir Meta/Twitter 2022; internet shutdown Papua; pro-kontra judicial oversight
UU KIP	Default terbuka; tiga kategori informasi; uji konsekuensi + uji kepentingan publik untuk pengecualian; Komisi Informasi
Trust & Safety	Fungsi profesional di platform: policy, moderasi, investigasi, legal compliance; checklist compliance untuk developer
Perspektif Islami	Tabayyun (verifikasi info), larangan fitnah/ghibah, amar ma'ruf, hifzh al-'ird; syura dan transparansi penguasa

DAFTAR REFERENSI

Format APA edisi ke-7

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130.

[Wajib] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2024 tentang Klasifikasi dan Penentuan Indikator Klasifikasi Konten Internet. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135.

Regulasi Internasional

Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act). Official Journal of the European Union, L 277, 1–102. (Pertemuan 14)

United States. (1996). Section 230, Communications Decency Act, 47 U.S.C. § 230.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). (1966). United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

Buku & Artikel

Bellia, P. L., Berman, P. S., Frischmann, B. M., & Post, D. G. (2020). Cyberlaw: Problems of policy and jurisprudence in the information age (5th ed.). West Academic.

Spinello, R. A. (2011). Cyberethics: Morality and law in cyberspace (4th ed.). Jones & Bartlett Learning.

Benkler, Y. (2006). The wealth of networks: How social production transforms markets and freedom. Yale University Press.

Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.

Laporan & Dokumen Resmi

SAFENet (Southeast Asia Freedom of Expression Network). (2023). Laporan tahunan kebebasan berekspresi digital Indonesia 2022. SAFENet. https://safenet.or.id (opens in a new tab)

ICT Watch. (2021). Perkembangan regulasi internet di Indonesia: Tinjauan dan rekomendasi. ICT Watch.

Access Now. (2023). #KeepItOn: Shutdown tracker. Access Now. https://accessnow.org/campaign/keepiton/ (opens in a new tab)

Freedom House. (2024). Freedom on the net 2024: Indonesia. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2024 (opens in a new tab)

Referensi Online

Komisi Informasi Pusat. https://komisiinformasi.go.id/ (opens in a new tab) (Lembaga pengawas keterbukaan informasi publik Indonesia)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham. JDIHN. https://jdih.go.id (opens in a new tab) (Teks lengkap seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia)

Electronic Frontier Foundation. Section 230: Key cases and controversies. https://www.eff.org/issues/cda230 (opens in a new tab)

European Commission. Digital Services Act. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package (opens in a new tab)

Modul ini adalah bagian dari seri materi kuliah INF2505 — Hukum dan Kebijakan Teknologi Informasi. Regulasi konten internet adalah salah satu bidang yang paling cepat berubah dalam hukum digital — mahasiswa disarankan mengikuti perkembangan terbaru melalui SAFENet, ICT Watch, dan laporan Freedom House.

Dosen Pengampu: Mohammad Reza Maulana, M.Kom — Program Studi Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Pertemuan 13: Transformasi Digital & e-Government Pertemuan 15: Etika Profesi TI & Tanggung Jawab Pengembang